Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Menejemen Kinerja PNS

Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Menejemen Kinerja PNS adalah Peraturan Pemerintah terkait pedoman pelaksanaan sistem manajemen kinerja Pegawai Negri Sipil.

Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Menejemen Kinerja PNS


Lalu apa maksud dari Sistem Manajemen Kinerja PNS itu? 

Jadi Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan Kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan Kinerja, penilaian Kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi Kinerja.

Sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai yang disingkat (SKP) adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.


Adapun Tujuan Sistem Manajemen Kinerja PNS adalah

Berikut tujuan pokok sisten kinerja PNS berdasarkan SE Menpan RB No 8 Tahun 2021 untuk :

  • Menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/ unit kerja/atasan langsung ke dalam SKP.
  • Melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan Kinerja dan penilaian Kinerja, dan
  • Menentukan tindak lanjut hasil penilaian Kinerja.


Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Menejemen Kinerja PNS


Jadi inti dari penerbitan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 ini adalah untuk mengatur antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan penilaian Kinerja pegawai serta mengatur terkait tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai.

Jadi, berdasarkan pedoman diatas, Pedoman Sistem Manajemen Kinerja PNS yang dapat memperjelas peran, tugas, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dansasaran organisasi.


PERENCANAAN KINERJA PEGAWAI

A. PENYUSUNAN RENCANA SKP

1. Penyusunan Rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada Instansi Pemerintah.

2. Penyusunan Rencana SKP dilakukan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan/atau pengelola kinerja/tim pengelola kinerja dan wajib mencerminkan penyelarasan dan penjabaran sasaran Kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung.


B. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

Pedoman ini menyediakan 2 (dua) model penyusunan Rencana SKP pejabat

pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yaitu model

dasar/inisiasi dan model pengembangan.


Tahapan penyusunan Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan

Unit Kerja Mandiri dengan model dasar/inisiasi adalah sebagai berikut:


1. Tahap Pertama: Melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja.

Gambaran keseluruhan organisasi meliputi:

a) sasaran strategis instansi beserta indikator Kinerja dan target yang tercantum dalam Rencana Strategis;

b) sasaran Kinerja beserta indikator Kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Instansi; dan

c) penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya sebagaimana dapat dilihat pada pohon Kinerja/piramida Kinerja/matriks penyelarasan sasaran strategis/peta proses bisnis.

2. Tahap Kedua: Menyusun Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri.


C. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL


Pedoman ini menyediakan 2 (dua) model tahapan penyusunan Rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional yaitu model dasar/inisiasi dan model pengembangan.

1. Tahapan penyusunan Rencana SKP model dasar/inisiasi memuat tahapan wajib atau tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan Rencana SKP. Tahapan ini dapat digunakan pada Instansi Pemerintah yang akan/sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS.


Tahapan penyusunan Rencana SKP model dasar/ inisiasi terdiri atas:

a) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Perjanjian Kinerja memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan unit kerja, dan instansi;

b) Membagi Peran Koordinator/Ketua dan Anggota Tim Kerja/Kelompok Kerja sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil.

c) Menentukan Rencana Kinerja pada Format Rencana SKP;

d) Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu pada Format Rencana SKP;

e) Menetapkan Target pada Format Rencana SKP; dan

f) Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit untuk Lampiran SKP Pejabat Fungsional.

2. Tahapan penyusunan Rencana SKP model pengembangan memuat seluruh tahapan penyusunan Rencana SKP pada model dasar/ inisiasi yang ditambahkan dengan dua tahapan sebagai bentuk pengembangan terhadap SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Tahapan ini dapat digunakan pada Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS. Tahapan penyusunan Rencana SKP model pengembangan terdiri atas:

a) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Perjanjian Kinerja memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan unit kerja, dan instansi;

b) Membagi Peran Koordinator/ Ketua dan Anggota Tim Kerja/ Kelompok Kerja sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil;

c) Menentukan Rencana Kinerja pada Format Rencana SKP;

d) Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu pada Format Rencana SKP;

e) Menetapkan Target pada Format Rencana SKP;

f) Mengembangkan Kategori Penilaian Kinerja pada Format Rencana SKP. Tahap ini merupakan tahap yang membedakan dengan model dasar/ inisiasi;

g) Menentukan Cara Memantau Kinerja pada Format Rencana SKP. Tahap ini merupakan tahap yang membedakan dengan model dasar/ inisiasi;

h) Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit untuk Lampiran SKP Pejabat Fungsional.


Nah, itulah ulasan mengenai perencaan kinerja yang dapat BingkaiGuru bagikan. Untuk lebih jelanya mangenai pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan penilaian Kinerja pegawai, berikut kami bagikan juknis atau Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 terkait Sistem kinerja PNS, selengkapnya unduh dibawah ini :

Download Permenpan dan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS

Info : Untuk Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Demikian informasi mengenai Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Menejemen Kinerja PNS. Semoga dapat bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel